Terungkap Alasan Lucky Hakim Plesiran ke Jepang untuk Penuhi Keinginan Anak, Klaim Tak Pakai APBD
Lucky Hakim mengungkapkan alasannya plesiran ke Jepang demi memenuhi keinginan sang anak. Di sisi lain, dia mengeklaim tidak menggunakan APBD.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Garudea Prabawati
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Indramayu, Lucky Hakim akhirnya buka suara usai menjadi sorotan setelah disentil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi lantaran plesiran ke Jepang tanpa adanya izin.
Dikutip dari Tribun Cirebon, Lucky pun membenarkan dirinya berlibur bersama keluarga ke Jepang dalam rangka mengisi liburan karena adanya cuti bersama.
Dia menjelaskan liburan tersebut dilakukannya selama empat hari yaitu sejak 2-5 April 2025.
Lucky mengatakan dirinya dan keluarga telah kembali ke Indonesia pada Minggu (6/4/2025) kemarin.
“Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7 dan tentu insya Allah tanggal 8 sudah kembali kerja,” ujar Lucky Hakim.
Dia juga menegaskan liburan yang dilakukannya tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indramayu lantaran perjalanannya tersebut bukan untuk kepentingan kedinasan.
“Saya sebagai Bupati Indramayu juga beberapa waktu lalu mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp 500 juta dan anggaran mobil dinas Baru sebesar Rp 1 miliar,” ujar dia.
Terpisah, Dedi Mulyadi pun mengungkapkan Lucky Hakim telah meminta maaf kepadanya terkait tidak meminta izin untuk plesiran ke Jepang.
"Tadi malam Pak Lucky Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dulu bepergian ke Jepang," ungkap Dedi, Senin (7/4/2025), lewat video di Instagram yang diunggah di akun pribadinya, @dedimulyadi71.
Baca juga: Akui ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Minta Maaf ke Dedi Mulyadi, Langsung Hubungi usai Disindir
Dedi juga mengungkapkan alasan Lucky Hakim pergi ke Jepang lantaran untuk memenuhi keinginan anak-anaknya.
"Itu (berlibur ke Jepang) dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya," imbuh dia.
Di sisi lain, Dedi mengatakan tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk berlibur.
Namun, dia menegaskan terkait kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat gubernur.
Pasalnya, kata Dedi, hal tersebut sudah tertuang dalam aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Betul, itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti lebaran."
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.