Prabowo Ketemu 6 Pemred di Hambalang, Bahas Tarif Impor Trump hingga Kekurangan Komunikasi Pejabat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025).

Adapun momen pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi Prabowo, @prabowo.

Sementara, para pemred yang hadir adalah Alfito Deannova Ginting (Pemred Detik), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), dan Retno Pinasti (Pemred SCTV).

Selain itu, adapula news anchor TVRI yang turut hadir yaitu Valerina Daniel sebagai moderator.

"Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan wawancara bersama tujuh jurnalis dari 7 grup media yang ada di Tanah Air," tulis Prabowo dalam unggahannya tersebut.

Prabowo membeberkan bahwa dalam kesempatan tersebut, dirinya diwawancarai langsung oleh mereka. 

Dia berharap jawabannya dapat diterima oleh masyarakat luas. 

"Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara hari ini, semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua," ujar dia.

Pemred Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, mengungkapkan ada berbagai hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: PCO Beberkan Strategi Prabowo terkait Kebijakan Tarif Donald Trump

Salah satunya terkait penerapan tarif impor timbal balik atau reciprocal tarrifs yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Diketahui, Indonesia turut terimbas kebijakan Trump tersebut yaitu tarif impor yang diberlakukan mencapai 32 persen.

"Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak, mulai dari isu geo ekonomi, karena pertama terkait dengan kenaikan tarif Trump," ujar Sutta, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sutta juga mengungkapkan adanya pembahasan soal komunikasi publik para pejabat yang dianggap Prabowo masih banyak kekurangan.

Selain itu, adapula pembahasan soal isu-isu domestik seperti politik dan ekonomi dalam negeri.

"Kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi, apa yang dilakukan pemerintah ini terhadap seluruh pemangku kepentingan di negeri ini dirasa masih banyak kekurangan," katanya.