Anak Buah Prabowo Terbelah Sikapi Pembongkaran Tempat Wisata di Puncak, Siapa di 'Kubu' Dedi Muyadi?

Dedi mengatakan, tak ada mekanisme atau aturan yang mengharuskan pemerintah membayar ganti rugi atas langkah pembongkaran itu. 

"Mekanisme di pemerintah enggak ada ya. Kalau itu memang ada konsekuensi pemerintah harus mengganti ke pemilik modal ya kita ganti lah Rp40 miliar. Persoalannya kan enggak ada kaitannya (dengan pemerintah), karena ini kan perusahaan yang bukan pemerintah, ini anak perusahaan BUMD," katanya.

"Jadi kerugian ditanggung sendiri manajemen," sambungnya. 

Masih di video unggahan Dedi, Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi menyampaikan, Hibisc Fantasy Puncak dibongkar karena izin bangunan yang tidak sesuai.

"Izinnya untuk (bangun) lahan 4.800 meter persegi, tetapi yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu 15.000 meter persegi," kata Ade.

Ade melanjutkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Satpol PP Jawa Barat, sudah memberikan peringatan pada pihak pengelola Hibisc Fantasy Puncak, yakni PT JLJ, tetapi intruksi tersebut juga tidak diindahkan.

Selain pemanggilan pihak pengelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah memberi kesempatan bagi PT JLJ untuk membongkar bangunannya secara mandiri.

2 Menteri "turun gunung" segel sejumlah tempat wisata di Puncak

Setelah pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, beserta dua menteri terkait, menyegel sejumlah tempat wisata.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Hal itu dilakukan sepekan setelah empat wisata di Puncak Bogor disegel bersamaan dengan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak, Kamis (6/3/2025).

Daftar 10 kawasan wisata di Puncak Bogor yang disegel

Berikut daftar total 10 tempat wisata di Puncak Bogor yang disegel:

PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP) - Pabrik teh yang diduga berdampak negatif terhadap ekosistem di kawasan resapan air Telaga Saat.

PTPN I Regional 2 Gunung Mas - Diduga melanggar aturan lingkungan dalam operasionalnya.