Pimpinan Komisi I DPR RI Tak Targetkan Waktu Pengesahan Revisi UU Penyiaran
Dave menyebut pihaknya tidak ingin memberikan target waktu yang pasti untuk mengesahkan beleid tersebut.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Hasanudin Aco
Dia berharap Revisi UU Penyiaran tersebut turut mengatur model bisnis penyiaran agar lebih berkeadilan dalam persaingan pasar digital global.
Hal itu bertujuan untuk memastikan keberlanjutan industri penyiaran nasional.
Dia juga mendorong agar RUU Penyiaran turut mewajibkan platform digital global tunduk pada regulasi penyiaran Indonesia.
Kemudian, regulasi terkait penyebaran konten berita produksi asing, terutama yang memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia," pungkas Munir.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
RI Tambah Kapal Perang Baru, Komisi I DPR: Ini Keseriusan Agar Indonesia Disegani di Kawasan |
![]() |
---|
3 Kecaman Usman Hamid ke TNI Datangi Polda Metro soal Ferry Irwandi, Sebut Panglima - Komisi I DPR |
![]() |
---|
Pemerintah Blokir Ratusan Konten Provokatif, Anggota Komisi I DPR: Ini Bentuk Langkah Pencegahan |
![]() |
---|
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia Minta Publik Mencermati Disinformasi Pascakericuhan |
![]() |
---|
Komisi I DPR Rapat dengan BIN, Bahas soal Maraknya Aksi Demonstrasi? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.