Ridwan Kamil Akui Siap Jika Dimintai Keterangan soal Kasus Bank Daerah, KPK: Belum Dijadwalkan

TRIBUNNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya belum akan menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

"Sampai saat ini belum terinfo yang bersangkutan (Ridwan Kamil) dijadwalkan untuk pemanggilan," ujar Tessa, Selasa (18/3/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tessa memastikan KPK akan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam perkara ini.

Pihak-pihak itu, kata dia, adalah mereka yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam membuat terang perkara.

"Namun, semua pihak yang oleh penyidik diduga memiliki keterlibatan, akan dilakukan pemanggilan," kata dia.

Baca juga: Alasan KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil: Didasari Keterangan Saksi agar Kasus Bank Daerah Terang

"Terutama mereka-mereka yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani," pungkasnya.

Ridwan Kamil Siap Jika Diminta Berikan Keterangan

Sementara itu, Ridwan Kamil telah memberikan penjelasan terkait kasus bank daerah yang menyeret dirinya, kepada Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara.

Lewat sambungan telepon dengan Iswara, Ridwan Kamil mengaku siap memberikan keterangan jika memang diminta.

Iswara mengatakan panggilan telepon itu berlangsung pada Jumat (14/3/2025) pukul 23.00 WIB.

Panggilan telepon itu dilakukan Ridwan Kamil menggunakan nomor seorang stafnya, bukan nomor pribadi.

Menurut mantan calon Gubernur Jakarta itu, kasus yang menyeretnya saat ini merupakan risiko jabatan.

"Beliau juga menyampaikan, ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di sebuah BUMN di Pemprov Jabar."

"Pada saat itu, Ridwan Kamil adalah Gubernur yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan (jika diminta)" urai dia, Sabtu (15/3/2025), di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Ciamis, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil juga menegaskan akan bersikap kooperatif dalam kasus ini.