Revisi UU TNI
Soal Alasan DPR & Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel, Bukan di Gedung DPR, Komisi I: Tanya ke Sekjen
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi soal rapat Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang dilakukan di hotel mewah, bukan di gedung DPR.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Rapat antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah terkait Revisi Undang-undang TNI pada hari ini, Sabtu (15/3/2025) jadi sorotan publik.
Hal itu dikarenakan rapat DPR kali ini digelar di sebuah hotel mewah yang lokasinya tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.
Padahal biasanya DPR menggelar rapat bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan.
Terkait alasan pemilihan hotel sebagai tempat pelaksanaan rapat RUU TNI hari ini, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin hanya memberi jawaban singkat.
TB Hasanuddin mengaku tidak mengetahui pasti alasannya dan meminta publik untuk menanyakan langsung kepada Sekjen DPR.
Karena menurut TB Hasanuddin, masalah pemilihan tempat rapat ini bukan menjadi urusannya, tapi urusan Sekjen.
"Itu tanyakan ke Sekjen DPR RI, saya enggak (tahu). Tanya ke sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR atau di tempat lain, is not my business," kata TB Hasanuddin, dilansir Kompas TV, Sabtu (15/3/2025).
Lebih lanjut ketika ditanya terkait kabar target RUU TNI harus selesai sebelum Idul Fitri, TB Hasanuddin hanya menegaskan soal prosedur pembuatan undang-undang.
TB Hasanuddin menyebut, ketika mendapatkan tugas maka harus diselesaikan segera.
Kemudian yang terpenting dalam pembuatan undang-undang ini adalah prosedur cara pembuatannya.
"Kalau ada tugas ya kita selesaikan segera, tidak usah dilambat-lambatkan, tidak usah dicepat-cepatkan."
"Paling penting dalam membuat undang-undang acuannya, prosedur cara membuatnya," jelasnya.
Baca juga: Pengamat: Revisi UU TNI Harus Dikawal Agar Tetap Berada Dalam Jalur yang Konstitusional
Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah antara DPR-Pemerintah Dinilai sebagai Paradoks Efisiensi Anggaran
Masyarakat sipil mengkritik proses Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang digelar diam-diam.
Terbaru, rapat panja RUU TNI digelar di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada semacam paradoks.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.