Kisah Bahlil Dari Rumah Gubuk di Papua Hingga Pernah Alami Busung Lapar, Tak Terpikir Jadi Menteri

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil pun mengaku sedang meminta petunjuk Presiden RI Prabowo Subianto biar pesantren bisa mengelola tambang.

Bahlil mulanya berbicara soal kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh agama hingga ulama dari seluruh penjuru negeri.

Bahkan saat agresi militer 1948, para ulama turut mengeluarkan fatwa jihad.

"Tetapi apa yang terjadi? Di saat Indonesia merdeka, yang menguasai sumber daya alam bangsa kita Hanya segelintir orang, Itu lagi, itu lagi, itu lagi," ujar Bahlil.

Karena itu, Bahlil menjelaskan dirinya sosok yang meminta agar izin usaha pertambangan (IUP) bisa dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Saat itu, ia meminta izin langsung ke Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

"Saya katakan 'Pak Kalau boleh Sumber daya alam kita ini, Kita juga harus kasih Kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan' jangan hanya dimiliki oleh konglomerat-konglomerat," jelasnya.

Ia menjelaskan niatnya tersebut pun disambut baik Jokowi dan Prabowo.

Karena itu, partai Golkar dan Gerindra menjadi motor yang menginisiasi agar Undang-undang Minerba direvisi untuk bisa memberikan IUP kepada ormas keagamaan tanpa tender dengan pemberian prioritas.

"Ini supaya ada keadilan, supaya bisa kita lakukan, dan sebagai laporan kepada Kiai. NU kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tandatangan IUPnya. Muhammadiah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir, ini sebagai komitmen kita," jelasnya.

Tak hanya itu, Bahlil juga sudah berencana akan memperluas izin usaha tambang agar bisa dikelola pondok pesantren.

Termasuk, kata dia, Ponpes Miftahul Huda yang didatanginya hari ini.

"Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, sampai ke pesantren? belum sampai ke sana. Tapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo," katanya.

Dalam kunjungan ini, Bahlil ditemani oleh sejumlah petinggi DPP Partai Golkar. Di antaranya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid.

Selain itu, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP Partai Golkar Nurul Srifin hingga dua politikus muda Golkar Dyah Roro Esti dan Putri Komarudin.