Laporan Realisasi APBN Sempat Ditunda, Komisi XI DPR Pertanyakan Transparansi Pemerintah
Harris menyoroti soal laporan realisasi APBN dalam laman resmi Kementerian Keuangan bertagar #APBNKita yang sempat dirilis, tetapi ditarik kembali.
Kementerian Keuangan menunda pelaporan APBN Januari 2025 karena data keuangan negara dinilai belum cukup stabil.
"Kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," jelasnya. Menurut Sri Mulyani, langkah ini dilakukan untuk menghindari salah interpretasi dalam membandingkan kinerja APBN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan hampir tidak pernah menunda pelaporan APBN setiap bulan. Namun, berdasarkan catatan, pemerintah pernah menunda rilis kinerja APBN selama satu bulan pada Oktober 2024, tepat setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Purbaya Tak Mau Uang Negara Nganggur, Anggaran Kementerian Akan Dicek: Dana Ditarik Jika Tak Optimal |
![]() |
---|
Didik J Rachbini: Penempatan Rp 200 Triliun Uang Pemerintah ke Bank Himbara Langgar Undang-undang |
![]() |
---|
Pengamat: Pasar Respon Negatif Pemindahan Rp200 Triliun Dana Pemerintah ke Perbankan |
![]() |
---|
Pengamat Apresiasi Menkeu Purbaya Guyur Rp200 Triliun ke 6 Bank, Tapi Ingatkan Jangan Jor-joran |
![]() |
---|
Legislator Gerindra: Tak Ada yang Salah soal Video Prabowo, Bioskop Bagian dari Ruang Publik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.