Senin, 6 Oktober 2025

Populer Nasional: Respons Mabes TNI Terkait Penolakan UU TNI - Gaya Pejabat Tinjau Banjir

Berita nasional populer Tribunnews dalam 24 jam terakhir. Mulai dari sikap mabes TNI terhadap 19 organisasi hingga gaya pejabat meninjau banjir.

|
Tribunnews.com/Gita Irawan - SURYA/HABIBUR ROHMAN - Kompas.com/ Nur Khalis
BERITA POPULER - Berikut berita nasional populer Tribunnews dalam 24 jam terakhir, 9-10 Maret 2025. Mulai dari sikap mabes TNI terhadap 19 organisasi  hingga gaya pejabat meninjau banjir. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejumlah berita nasional populer Tribunnews dalam 24 jam terakhir, periode 9-10 Maret 2025.

Mulai dari sikap mabes TNI terhadap 19 organisasi yang menolak revisi Undang-Undang TNI.

Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan pemangkasan harga paket makanan pada progam Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, ada temuan minyak goreng merek Minyakita yang mengalami pengurangan isi kemasan.

Berikut berita populer Tribunnews dalam 24 jam terakhir:

1. Sikap Mabes TNI Terhadap 19 Organisasi Masyarakat Sipil yang Tolak Revisi UU TNI

Mabes TNI telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penolakan 19 organisasi masyarakat sipil terhadap revisi Undang-Undang TNI.

Dalam pernyataannya, TNI menegaskan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

TNI juga mengajak masyarakat untuk memahami konteks dan urgensi dari revisi ini.

Meskipun ada penolakan, TNI berkomitmen untuk tetap menjaga dialog dengan semua pihak demi kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya >>>

2. KPK Terima Laporan MBG Dipangkas Jadi Rp8 Ribu, Istana: Harga Makanan Bersifat Actual Cost

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai pemangkasan harga Makanan Berbasis Gizi (MBG) menjadi Rp8 ribu per porsi.

Istana menyatakan bahwa harga makanan tersebut ditentukan berdasarkan prinsip actual cost, yang mencakup biaya bahan baku dan operasional.

Penurunan harga ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

KPK akan terus memantau implementasi program ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Selengkapnya >>>

3. Setelah Elpiji Langka dan Pertamax Dioplos, Kini Minyakita Disunat Isinya

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved