Komisi XIII DPR Angkat Bicara Soal Pembongkaran Tempat Wisata di Puncak oleh Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz, menilai langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Jawa Barat melakukan penertiban dengan penyegelan dan pembongkaran tempat wisata serta bangunan yang melanggar lingkungan hidup di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, sesuatu yang tepat.

Sebab, menurutnya hal itu sebagai langkah berani mengatasi banjir dari hulunya.

Adapun, penyegelan dan pembongkaran tempat wisata itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, usai banjir besar melanda Jabodetabek.

"Ini baru langkah yang berani ke penyebab masalah banjir di hulunya langsung,“ kata dia kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Arisal menilai bahwa biasanya tindakan seperti ini baru dilakukan setelah bencana terjadi, namun kali ini pemerintah bertindak cepat.

Apalagi, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sudah lama diketahui banyak bangunan dan tempat wisata yang melanggar peraturan daerah maupun lingkungan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. 

"Tindakan tegas terhadap empat lokasi wisata di Jalan Raya Puncak ini telah menyelamatkan ribuan warga Jabotabek dari bencana banjir tahunan maupun lima tahunan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memimpin penyegelan empat lokasi wisata dan bangunan yang dinilai melanggar alih fungsi lahan di Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

Empat lokasi yang disegel lokasi wisata Hibisc Fantasy, lokasi wisata Eiger Adventure di Megamendung, Pabrik teh di dekat Telaga Saat dan Pabrik Teh di kawasan Agrowisata Gunung Mas.

Menurut Zulhas yang juga Ketua Umum PAN, berdasarkan aduan masyarakat kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango yang paling tinggi di Jawa Barat ini, telah berubah alih fungsi dari daerah Lindung Taman Nasional dan perkebunan menjadi tempat wisata. 

“Ini sudah melanggar telak, Kalau seperti ini Bogor, Bekasi bisa luluh lantah,” ujarnya.  
 
Sementara itu, menurut Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH Rizal Irawan, ada 33 lokasi melakukan pelanggaran dokumen lingkungan. 

Saat ini baru empat yang disegel. Sedangkan 33 tenant lainnya akan dipasang plang segel semua sampai beberapa hari ke depan.