Anies Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong, Kuasa Hukum: Beliau Akan Support sebagai Sahabat

"Kebijakan publik itu butuh inovasi dan kreativitas. Jika review inspektorat pemeriksaan internal dilompati maka pejabat tidak akan berani mengambil kebijakan. Semuanya dihantui ketakutan,” kata dia.

Senada dengan Junaedi, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Sjakhyakirti Palembang, Edwar Juliartha juga menjelaskan bahwa kebijakan publik itu harus dinilai pada saat kebijakan itu dilaksanakan, karena setiap kebijakan itu ada konteksnya.

Karena menurut dia, setiap kebijakan juga tidak bisa dikaji setelah bertahun-tahun lamanya dan harus melihat dari sisi alasan atau latar belakang dalam pengambilan kebijakan tersebut.

"Apakah pernah dilaksanakan pemeriksaan atau belum. Jika sudah hasilnya bagaimana? Ada penyimpangan atau tidak."

"Tugas pejabat publik itu adalah problem solving. Tidak bisa di kurun waktu yang jauh berbeda,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fahmi Ramadhan)