KGPAA Hamangkunegoro Tulis Penyesalan Gabung ke Republik, Kritik Pemerintah?

Ia mengtakan, gaji abdi dalem saja menghabiskan Rp 900 juta per tahun.

Sementara penyelenggaraan delapan upacara adat penting menghabiskan Rp 400 juta. 

“Dana yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk memelihara keseluruhan yang ada di dalam keraton,” jelas Moeng.

Harapan untuk Perhatian dari Pemerintah

Moeng juga menyoroti bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 1964, Keraton Solo seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah.

Namun, ia merasa perhatian tersebut semakin tergerus.

Bahkan, hak-hak kerajaan yang tercantum dalam konstitusi cenderung diabaikan.

“Saya menitipkan aspirasi kepada pemerintah agar tahu betul tugas kewajibannya terhadap kita keraton."

"Jangan kita dianggap membebani negara,” pungkas Moeng.

Hingga kini, pihak keraton belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan KGPAA Hamangkunegoro tersebut.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).