Senin, 29 September 2025

UNODC Kerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit Memerangi dan Cegah Korupsi di Sektor Kelapa Sawit

UNODC bekerja sama dengan Industri kelapa sawit berusaha bersama-sama memerangi dan mencegah korupsi di sektor industri kelapa sawit Indonesia.

Editor: Content Writer
Istimewa
PERANGI KORUPSI INDUSTRI KELAPA SAWIT - Minyak kelapa sawit menjadi komoditas unggulan Indonesia dan penyumbang terbesar PDB, serta menjadi sumber pekerjaan penting di daerah pedesaan. Guna perangi dan cegah terjadinya korupsi di sektor industri kelapa sawit, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menjalin kerja sama dengan berbagai negara, serta industri kelapa sawit untuk menerapkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). 

Para pengambil keputusan di seluruh sektor industri kelapa sawit Indonesia turut menghadiri workshop ini. Workshop ini, lanjut Angga, mengisyaratkan komitmennya untuk menghadapi tantangan yang telah lama melanda industri ini. 

“Sebagai Ketua GAPKI Kalimantan Timur, saya memahami kebutuhan mendesak industri kita akan transparansi dan integritas. Workshop ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini secara langsung,” ucap Angga. 

Erik van der Veen, Kepala UNODC Indonesia mengatakan, “Kami hadir di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bertindak. Keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan arah industri ini di tahun-tahun mendatang.” 

Sebagaimana diketahui, UNODC berperan sebagai pelaksana UNCAC dengan mandat untuk mendukung negara-negara dalam memerangi korupsi. Sesuai dengan peraturan pada pasal 12 UNCAC yang berfokus pada pencegahan korupsi di sektor wisata, mendesak negara-negara untuk membuat standar, kode etik, dan kontrol audit internal untuk melindungi integritas bisnis. 

Dalam hal ini, UNODC bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, pakar anti-korupsi, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi untuk memerangi korupsi di semua tingkatan. 

Bersatu untuk menghentikan kasus korupsi di industri minyak kelapa sawit 

Selama sesi workshop berlangsung, para peserta yang hadir berusaha mengembangkan berbagai kebijakan anti-korupsi, langkah-langkah kepatuhan, dan kerangka kerja untuk tindakan kolektif. Langkah ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan praktik-praktik ke dalam langkah operasi mereka. 

“Korupsi adalah masalah kompleks yang membutuhkan upaya kolektif. Pemerintah tidak dapat menanganinya sendirian. Maka dari itu, kita membutuhkan kerja sama dari sektor swasta dan masyarakat,” ungkap Satya Pambudi, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. 

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan (MoU) perjanjian Aksi Kolektif, yang merupakan sebuah komitmen resmi dari perusahaan-perusahaan yang turut berpartisipasi dalam menegakkan integritas bisnis dan memerangi korupsi. 

Walaupun di sektor ini masih akan ada tantangan yang signifikan, landasan yang dibangun dalam workshop ini dapat memposisikan sektor kelapa sawit Indonesia untuk bergerak maju dengan komitmen baru terhadap praktik-praktik yang beretika. 

“Workshop ini menandai sebuah langkah penting saat transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan industri. Bersama-sama kita dapat membangun sebuah industri yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi model integritas dan transparansi, tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi juga di semua sektor,” jelas Mr Van der Veen. 

Artikel ini merupakan hasil kerja sama United Nations Indonesia dengan Tribunnews. Untuk informasi lengkap, kunjungi laman resmi UN Indonesia

Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan