Senin, 29 September 2025

Retret Kepala Daerah

Andi Mallarangeng soal Retret: Kepala Daerah Tegak Lurus ke Presiden

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, kegiatan retret kepala daerah merupakan satu upaya untuk menyatukan visii

Tribunnews.com/ Ashri Fadilla
ANDI MALLARANGENG Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, kegiatan retret kepala daerah merupakan satu upaya untuk menyatukan visi pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (21/2/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, kegiatan retret kepala daerah merupakan satu upaya untuk menyatukan visi pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Andi, sekaligus merespons soal munculnya instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk para kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan retret ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Retret yang diadakan di Magelang adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan para kepala daerah yang berasal dari berbagai macam partai, sekaligus mengembangkan kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara kita," kata Andi dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret Prabowo, Fadli Zon: Kita Lihat Mana yang Negarawan

Atas hal itu, dirinya berpandangan retret atau penggemblengan itu harusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.

Pasalnya menurut Andi Mallarangeng, dengan para kepala daerah hadir dalam agenda yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah, maka hal itu menunjukkan kematangan dari proses pemerintahan.

"Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retret di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Itulah tanda kematangan berpemerintahan," ujar dia.

Menurut dia, setiap warga negara yang telah dilantik menjadi kepala daerah, maka saat itu pula yang bersangkutan menjadi bagian dari pemerintahan negara.

Bahkan sudah seharusnya, setiap kepala daerah mematuhi apa yang menjadi perintah dari seorang Presiden yang menjadi kepala pemerintahan.

"Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus Gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat," tukas dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan