Hasto Bilang Kasusnya Bentuk Kepentingan Politik Kekuasaan, 3 Pimpinan KPK Kompak Bantah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal kasus yang menjeratnya adalah bentuk kepentingan politik kekuasaan.

Pertama, menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, lembaganya tidak mendapatkan order tertentu.

Apa yang dilakukan KPK, hingga menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum.

"Yang dilakukan oleh KPK adalah penegakan hukum," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Kedua, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto sudah sesuai fakta.

Baca juga: Hasto Tegaskan Bukan Pejabat Negara, Kritik Rossa Purbo Bekti Gunakan KPK Demi Kepentingan Sempit

Ia menepis adanya unsur politisasi.

"Saya tegaskan kembali bahwa proses perkara murni berdasarkan fakta hukum dan sama sekali tidak ada unsur kriminalisasi apalagi politisasi," kata Fitroh.

Ketiga, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kalau pihaknya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pasti didasari pada aturan hukum dan fakta hukum, tak terkecuali kasus Hasto.

Baca juga: Sosok AKBP Rossa Purbo Bekti, Penyidik KPK Bakal Dilaporkan Kubu Hasto ke Dewas, Punya Utang Rp1,3 M

Proses hukum seseorang yang berujung menjadikannya tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti, seperti bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, hingga keterangan terdakwa.

"Jadi bukan berdasarkan adanya kepentingan politik atau kriminalisasi," ujar Tanak.

Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan eks kader PDIP Harun Masiku.

Hasto menyatakan, kasus yang menimpanya ini merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto, dalam jumpa pers di kantor PDIP, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Hasto mengatakan, apa yang menimpanya itu tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan.

Dia menyebut, berdasarkan eksaminasi hukum dari berbagai ahli, tidak ditemukan fakta hukum atas penetapan tersangkanya.