Rabu, 1 Oktober 2025

Bahlil: Kampus Tak Diberi Izin Kelola Tambang, tapi Jadi Penerima Manfaat

Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat bahwa kampus tidak diberi izin pengelolaan tambang. Namun, kata Bahlil, kampus menjadi pihak penerima manfaat.

Kontan
KAMPUS BATAL KELOLA TAMBANG - Ilustrasi tambang nikel. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat bahwa kampus tidak diberi izin pengelolaan tambang. Namun, kata Bahlil, kampus menjadi pihak penerima manfaat. Hal ini diputuskan setelah rapat panitia kerja (Panja) RUU Minerba yang digelar hari ini, Senin (17/2/2025). 

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Gabriel Lele.

“Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus,” katanya dikutip dari Tribun Jogja.

Bagi Gabriel, selama ini kampus selalu diminta masukan terkait perumusan kebijakan atau revisi undang-undang. 

Namun, dengan adanya pemberian izin tambang ini menurutnya justru memberikan dampak negatif lebih besar. 

Ia melihat bahwa adanya potensi korupsi atau paling tidak moral hazard jika kampus diberikan hak mengelola tambang

Sebab, ketika kampus nantinya terjun ke dalam pengelolaan tambang maka logika yang digunakan tidak hanya semata-mata logika akademik, tetapi sebaliknya kampus harus menggunakan logika bisnis untuk hitung-hitungan untung dan rugi.

“Lagi-lagi logika bisnis yang dipakai,” terangnya.

Senada, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Bonnie Triyana, juga menilai kampus akan kehilangan sifat kekritisannya ketika diberi izin mengelola tambang oleh pemerintah.

"Gimana kamu mau melakukan kritik kalau kamu enggak punya legitimasi etika, enggak punya legitimasi moral, yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keilmuan, kalau kamu melakukan apa yang sebetulnya tidak sepatutnya kamu lakukan," kata Bonnie saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (27/1/2025).

Dia menegaskan kampus sebagai benteng terakhir kebenaran ilmiah harus dipertahankan.

"Kalau menurut saya kampus itu harus kita jaga betul sebagai benteng terakhir kebenaran ilmiah," ujar Bonnie.

Menurut Bonnie, memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat membawa risiko besar, termasuk kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga dampak politis.

"Karena kan tambang itu dampaknya bukan hanya lingkungan, dia akan ada aspek sosial, dia akan ada aspek bahkan lebih hebat lagi ke politis juga, apa-apa bisa ditari," ucap pendiri majalah sejarah populer, Historia ini.

Karenanya, dia menyarankan untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih kreatif dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi. 

Bonnie mengusulkan penerapan mekanisme tax deduction bagi perusahaan yang mendukung penelitian dan pengembangan di kampus.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved