Efisiensi Anggaran Pemerintah
TNI AD Pastikan Pembangunan Rumah Prajurit Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Ini Sumber Dananya
Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, pembangunan rumah prajurit tidak mengandalkan dana dari negara, melainkan dari sistem Tabungan
"Makanya ada pertemuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bank Mandiri dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan jajaran. Itu dalam rangka menselaraskan program kita (pembangunan rumah prajurit) dengan pencapaian tiga juta rumah ini," lanjutnya.
"Jadi anggaran tetap dari kita, rencana tetap sesuai dengan program kita, tapi kita juga menyelaraskan dengan program pemerintah pencapaian tiga juta rumah ini. Apa yang bisa kita selaraskan di situ? Oh berarti sistem pendanaannya, contohnya lewat Bank Mandiri," ungkap dia.
Pemerintah Siapkan 5.517 Rumah Subsidi untuk Prajurit, ASN TNI AD, dan MBR

Pemerintah siap mewujudkan impian banyak keluarga dengan membangun 5.517 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Proyek ini akan berlangsung di lima daerah strategis, yakni Serang (Banten), Bekasi (Jawa Barat), Bantul (Yogyakarta), Bogor (Jawa Barat), dan Brebes (Jawa Tengah).
Keputusan untuk memulai pembangunan rumah subsidi ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, di Mabes TNI AD, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri berperan penting sebagai penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), memastikan akses yang lebih mudah bagi penerima manfaat.
Baca juga: Kades Kohod Ternyata Sewa Rumah di Kota Wisata Cibubur Selama Menghilang, Kini Ngaku sebagai Korban
Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut, mengungkapkan bahwa pembangunan rumah subsidi ini juga mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Pembangunan dimulai dengan groundbreaking tahap pertama sebanyak 5.517 unit di lima lokasi, yang dijadwalkan pada 20 atau 21 Februari 2025," kata Ara, sapaan akrabnya.
Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan dapat memberikan akses perumahan yang lebih baik bagi para prajurit, ASN, serta masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan impian banyak keluarga di seluruh Indonesia.
Efisiensi Anggaran Pemerintah
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel |
---|
Komisi II soal Kemendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel: Jalan Tengah Agar Industri Tak Lumpuh |
---|
PHRI Berharap Pemerintah Segera Ambil Langkah Strategis di Sektor Perhotelan |
---|
Banyak Hotel Dijual di Toko Online Gara-gara Pengetatan Anggaran Pemerintah |
---|
Rapat di Komisi III DPR, Kalemdiklat Curhat Anggaran Pendidikan Polri Tahun 2025 Turun Signifikan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.