Angkat Tema 'Berdaya di Era AI', Menkomdigi Meutya Buka Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar Kongres secara daring dengan tema 'Berdaya di Era AI', Sabtu (15/2/2025). 

Acara ini merupakan momen penting bagi organisasi yang kini memiliki 17 cabang di 17 provinsi dan baru saja merayakan ulang tahun ke-17 pada 22 Desember 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, dalam sambutan pembukaan acara ini menyampaikan, FJPI bisa menjadi tempat berhimpun, hingga mendorong kebijakan yang berpihak kepada jurnalis perempuan di Indonesia.

"Alhamdulillah dengan ada FJPI di antaranya, saya merasa bahwa teman-teman perempuan yang dulu kalau curhat tidak tahu mau kepada siapa begitu ya. Karena di kantor-kantor media juga dulu sangat male dominated gitu. Sekarang jadi bisa ada tempat berhimpun, tempat berpikir bersama, tempat apa namanya ya, itu tadi mungkin sama-sama dari curhat," kata Meutya.

Lewat acara yang digelar secara online itu, Meutya menyampaikan tantangan besar di era digitalisasi yang terus berkembang.

Dirinya juga menitipkan pesan kepada jurnalis agar tidak melakukan misinformasi dan disinformasi.

"Ini mungkin titipan saya kepada FJPi untuk terus ke depan menyaring berita-berita atau membantu masyarakat, agar dapat lebih mudah menyaring berita-berita misinformasi dan disinformasi dari berita-berita yang benar dan baik. Para jurnalis perempuan yang saya banggakan, saya sekali lagi bersenang hati dan ingin mengapresiasi FJPi yang telah menjadi wadah bagi para jurnalis perempuan dalam memperjuangkan hak-hak, meningkatkan kapasitas," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar, informasi yang disampaikan jurnalis kepada publik menjadi amat penting.

"Karena kita kadang-kadang di peningkatan kapasitasnya itu bagi perempuan yang kurang di berbagai profesi, tidak hanya jurnalistik termasuk di politisi dan wadah seperti ini menurut saya amat baik untuk membantu teman-teman perempuan lebih berdaya di bidang jurnalistik," tambahnya,

Sementara itu, Uni Lubis yang menjabat sebagai Ketua Umum FJPI dua periode 2018-2021 dan 2021-2024, menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia dipilih kembali. 

Menurutnya, kaderisasi akan berjalan dengan baik, dan kepemimpinan FJPI akan diteruskan oleh generasi muda. 

Dalam Kongres ini, Khairiah Lubis dari DAAI TV Medan, terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum baru.

FJPI selama ini berfokus pada penguatan kapasitas anggota melalui berbagai pelatihan.

Selama dua tahun pandemi, kegiatan ini semakin intensif melalui platform daring, memungkinkan jurnalis perempuan dari seluruh cabang untuk berpartisipasi. 

Pelatihan mencakup berbagai tema, mulai dari jurnalistik, kesehatan mental, content creation, video creation, termasuk kerja sama dengan Google News Initiative, Instagram, dan TikTok, hingga isu-isu besar seperti perubahan iklim dan peliputan Pemilu.

Sebagian pelatihan ini juga diikuti dengan kompetisi menulis untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

Selain itu, FJPI aktif dalam kampanye dan advokasi, termasuk lebih dari 10 sesi workshop tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang didukung oleh ABC ID Australia dan Kedutaan Besar Australia.

Saat ini, kerja sama tersebut terus berlanjut dalam bentuk program Digital Storytelling di lima provinsi.

Dalam konteks perkembangan teknologi, FJPI telah dua kali mengadakan pelatihan tentang implementasi AI di ruang redaksi.

Perhatian terhadap AI meningkat karena jurnalis perempuan rentan menjadi korban misinformasi dan bias gender di era digital ini. Oleh karena itu, tema Kongres kali ini menegaskan pentingnya pemahaman AI bagi jurnalis perempuan agar tetap berdaya.

Di tengah tantangan industri pers dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di perusahaan media besar FJPI berharap peningkatan kapasitas dapat membantu jurnalis perempuan agar lebih kompetitif dan adaptif dalam menghadapi perubahan.

FJPI juga berperan aktif dalam penyusunan berbagai regulasi dan pedoman terkait pemberitaan yang ramah anak dan perempuan. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Dewan Pers, FJPI turut menyusun pedoman pemberitaan, mendukung kampanye Desa Ramah Perempuan dan Anak, serta mengawal pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baru-baru ini, FJPI juga terlibat dalam perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perusahaan pers serta SOP Pemberitaan terkait kekerasan seksual yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Dengan berbagai inisiatif dan capaian tersebut, FJPI terus berkomitmen untuk memperkuat peran jurnalis perempuan dalam menghadapi tantangan di era digital, memastikan keberlanjutan organisasi, dan memperjuangkan jurnalisme yang lebih inklusif dan berdaya.