Efisiensi Anggaran Pemerintah
Terkena Efisiensi, Kementerian Imipas Pastikan Anggaran Makan Warga Binaan Tak Dipotong
Efisiensi terbesar dilakukan dengan memangkas pos belanja modal, yang awalnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp1,2 triliun
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Imipas), Agus Andrianto memastikan bahwa pihaknya tidak memangkas anggaran untuk makan warga binaan.
Pasalnya, Kementerian Imipas mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 4,4 triliun dari pagu awal sebesar Rp15.962.130.370.000.
"Enggak, enggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikit pun hak para warga binaan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI hari ini, Agus menyebut bahwa pos belanja pegawai tidak terkena efisiensi anggaran.
Sementara itu, efisiensi terbesar dilakukan dengan memangkas pos belanja modal, yang awalnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Baca juga: BNN RI dan Kementerian Imipas Bahas Skema Amnesti dan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Kasus Narkoba
Untuk belanja barang, yang semula memiliki pagu Rp 6,7 triliun kini hanya tersisa Rp 3,7 triliun.
"Anggaran yang diefisiensi hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan untuk belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," ucapnya.
Agus mengatakan bahwa sisa anggaran ini akan digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas dan rutan di 18 wilayah serta sarana prasarana.
"Sedangkan Imigrasi akan menggunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan," tambahnya.
Dia memastikan bahwa Kementerian Imipas tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik.
"Serta pelaksanaan penegakan hukum melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," pungkasnya. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)
Efisiensi Anggaran Pemerintah
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel |
---|
Komisi II soal Kemendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel: Jalan Tengah Agar Industri Tak Lumpuh |
---|
PHRI Berharap Pemerintah Segera Ambil Langkah Strategis di Sektor Perhotelan |
---|
Banyak Hotel Dijual di Toko Online Gara-gara Pengetatan Anggaran Pemerintah |
---|
Rapat di Komisi III DPR, Kalemdiklat Curhat Anggaran Pendidikan Polri Tahun 2025 Turun Signifikan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.