DPR Diminta Cegah Potensi Adaptasi Aturan FCTC pada Rancangan Permenkes
Sulami juga melihat bahwa poin-poin yang dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan mengakomodir kepentingan asing.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TEMBAKAU - Petani menyortir tembakau di Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, mendorong DPR terlibat dalam polemik penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
Banyak pihak tidak dilibatkan, yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan.
Menurutnya, pelibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdampak oleh aturan ini perlu dilakukan.
Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi negatif yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri hasil tembakau, tetapi juga perekonomian negara secara keseluruhan.
Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp216,9 triliun atau atau menyumbang lebih dari 95 persen dari total penerimaan cukai pada tahun 2024.
Baca Juga
| Apkasi Plong, Transfer ke Daerah Pada APBN 2025 Bertambah Meski Belum Ideal |
|
|---|
| DPR Kritik Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina, Berpotensi Monopoli dan Langgar UU Migas |
|
|---|
| Komisi I DPR Desak Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Demo Besar Prancis |
|
|---|
| Formappi Sebut Target 67 RUU Prioritas DPR 2026 Tak Masuk Akal |
|
|---|
| SETARA Ungkap 130 Masalah Internal Polri, Reformasi Tak Bisa Ditunda |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.