Efisiensi Anggaran Pemerintah
RRI Pastikan Tak Ada PHK Pegawai dan Kontributor Meski Ada Efisiensi Anggaran
Menkeu menjelaskan efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat
Salah satunya dialami oleh penyiar RRI Pro 2 Ternate, Aini, yang curhatannya viral di media sosial lewat akun @aiinizzaa.
Aini mengaku memahami tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yakni untuk mendukung program-program nasional.
"Bapak, kami tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan bertujuan agar program-program seperti makan gratis untuk anak-anak bisa berjalan dengan baik," ujar Aini sambil menahan tangis, dikutip dari TribunSumsel, Rabu (12/2/2025).
Namun, ia menyayangkan kebijakan ini karena berdampak pada hilangnya pekerjaan banyak orang.
"Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari anak-anak mendapat makanan gratis dan bergizi, mereka pulang ke rumah dan mendapati orang tua mereka kehilangan pekerjaan akibat PHK? Bagaimana mereka bisa makan siang dan malam dengan layak?" ungkapnya.
Aini juga mempertanyakan apakah kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden yang menyebut dirinya mencintai rakyat.
"Lalu menurut Bapak, di mana letak pernyataan bahwa Bapak mencintai rakyat?" pungkasnya.
Anggaran Pemerintah Dipangkas Rp306,69 Triliun
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, yang memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya anggaran kementerian/lembaga (K/L) dipangkas Rp256,1 triliun, transfer ke daerah (TKD) dikurangi Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi dan perbaikan sektor kesehatan. (Tribunnews.com/Reza Deni)
Efisiensi Anggaran Pemerintah
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel |
---|
Komisi II soal Kemendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel: Jalan Tengah Agar Industri Tak Lumpuh |
---|
PHRI Berharap Pemerintah Segera Ambil Langkah Strategis di Sektor Perhotelan |
---|
Banyak Hotel Dijual di Toko Online Gara-gara Pengetatan Anggaran Pemerintah |
---|
Rapat di Komisi III DPR, Kalemdiklat Curhat Anggaran Pendidikan Polri Tahun 2025 Turun Signifikan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.