Efisiensi Anggaran Pemerintah
RRI Pastikan Tak Ada PHK Pegawai dan Kontributor Meski Ada Efisiensi Anggaran
Menkeu menjelaskan efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Radio Republik Indonesia (RRI) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai maupun kontributor, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Direktur Utama (Dirut) RRI, Hendrasmo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merestrukturisasi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2/2025) melalui Microsoft Teams Meeting.
"LPP RRI mendapat kelonggaran berupa pengurangan jumlah blokir anggaran, dari semula Rp334,009 miliar menjadi Rp170,9 miliar," kata Hendrasmo dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).
Dengan demikian, RRI kini memiliki sisa anggaran sebesar Rp337 miliar untuk operasional dan belanja modal.
Anggaran Difokuskan untuk Operasional dan Gaji Pegawai
Hendrasmo menjelaskan bahwa setelah blokir anggaran dikurangi, prioritas utama adalah menghidupkan kembali pemancar Program 4 dan Program 5 agar bisa kembali mengudara.
Selain itu, pembayaran honor pegawai, termasuk kontributor, penyiar, hingga produser, tetap dipenuhi.
"Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran penghasilan PPN-PN, termasuk untuk satpam, pramubakti, dan sopir," ujarnya.
Baca juga: Pro 4, Program Unggulan RRI Surakarta yang Menarik Perhatian Warga Lokal hingga Internasional
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, merespons pernyataan Hendrasmo dengan menanyakan kepastian tidak adanya PHK di lingkungan RRI.
"Tapi enggak ada yang dirumahkan, kan?" tanya Saleh.
Hendrasmo menegaskan bahwa dengan adanya pelonggaran blokir anggaran, tidak ada pegawai maupun kontributor yang diberhentikan.
"Mulai dari tukang sapu sampai pejabat tinggi?" tanya Saleh lagi.
"Betul. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi PPN-PN, pengisi acara, maupun kontributor di lingkungan LPP RRI," jawab Hendrasmo.
Saleh pun menegaskan bahwa pernyataan ini sudah didengar oleh semua pihak.
"Ini didengar semua ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kabar baik bagi saudara-saudara kita yang bekerja di RRI," kata Saleh.
Efisiensi Anggaran Berimbas pada PHK di Instansi Lain
Sebelumnya, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan gelombang PHK di sejumlah instansi pemerintah.
Efisiensi Anggaran Pemerintah
| Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel |
|---|
| Komisi II soal Kemendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel: Jalan Tengah Agar Industri Tak Lumpuh |
|---|
| PHRI Berharap Pemerintah Segera Ambil Langkah Strategis di Sektor Perhotelan |
|---|
| Banyak Hotel Dijual di Toko Online Gara-gara Pengetatan Anggaran Pemerintah |
|---|
| Rapat di Komisi III DPR, Kalemdiklat Curhat Anggaran Pendidikan Polri Tahun 2025 Turun Signifikan |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.