VIDEO Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Boleh Didorong Jadi Identitas Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Sarasehan Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2/2025) sebagai bagian dari rangkaian acara Peringatan Harlah ke-102 NU.  

Dalam Sarasehan Ulama tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak menjadi bagian dari identitas politik.

Gus Yahya mengingatkan, mengaitkan entitas budaya dan agama dengan politik bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan Gus Yahya dalam acara Sarasehan Ulama PBNU yang diadakan di Hotel Sahid, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Dalam pidatonya, Gus Yahya menekankan pentingnya menjaga jarak antara entitas budaya, agama, dan politik.

"Lingkungan budaya yang begitu luas seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi identitas politik."

"Karena itu akan berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa dan negara," tegas Gus Yahya.

Sebagai contoh, Gus Yahya mengingatkan tentang negara lain, seperti India, yang penggunaan agama dan budaya sebagai identitas politik.

Gus Yahya juga sempat menyinggung warga Jakarta berpengalaman mengenai soal politik identitas.

 "Ketika satu lingkungan budaya atau agama kemudian dibiarkan tumbuh sebagai identitas politik dan dikonsolidasikan untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan, maka akibatnya akan berbahaya sekali."

"Saya kira orang Jakarta sudah punya pengalaman juga soal itu," ungkap Gus Yahya.

Pernyataan ini juga menjadi pengingat bahwa NU harus tetap berada pada jalurnya, bukan sebagai alat politik. 

Gus Yahya menegaskan, "Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik. Tidak boleh."

Ia mengingatkan, NU lahir dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

"NU lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat, bagi rakyat," ujarnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. (*)