Pemerintah Didesak Segera Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg Sebelum Ramadan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg, sebelum bulan Ramadan.

Dia menyebut, keluhan masyarakat soal ketersediaan gas LPG 3 kg yang sulit diakses di sejumlah warung atau pengecer belakangan ini, sejak terbitnya kebijakan pelarangan penjualan gas melon tersebut di tingkat pengecer. 

Baca juga: Gas Melon Langka, Tata Niaga Elpiji Harus Disiapkan Lebih Matang agar Tidak Merugikan Masyarakat

"Pada prinsipnya, DPR memahami tujuan dari kebijakan Kementerian ESDM tersebut adalah untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran," kata Meitri kepada Tribunnews.com Senin (3/2/2025).

Selain itu, kata Meitri, kebijakan itu juga guna memastikan harga yang diterima oleh kelompok rumah tangga dan pelaku UMKM, selaku konsumen utama gas melon ini sesuai sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Namun di sisi lain, secara kebijakan makro, hal ini juga diakibatkan oleh penetapan kuota LPG bersubsidi pada 2025 yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. 

Misalnya, pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. 

Imbas dari kebijakan penyesuaian ini, ternyata menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat munculnya kelangkaan gas di tingkat pengecer. 

"Warung pengecer merupakan pangkalan yang paling dekat ke masyarakat. Keberadaan pengecer ini setidaknya telah berhasil mengurai potensi antrean di pangkalan-pangkalan gas. Soal kenyamanan konsumen juga hal penting yang perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Meitri mengungkapkan, jelang bulan Ramadan kebutuhan gas elpiji 3 kg juga meningkat. 

Baca juga: Bahlil Ngaku Belum Laporkan soal Kisruh Elpiji 3 Kg ke Prabowo: Jangan Semua Hal ke Presiden

Sehingga menurutnya, demi mendukung kelancaran ibadah umat muslim selama Ramadan, pemerintah perlu proaktif atau jemput bola dalam mendorong warung pengecer agar bisa segera terdaftar sebagai pangkalan resmi. 

Selain itu, lanjut Meitri, warung pengecer perlu difasilitasi dalam mengatasi risiko hambatan dalam proses pendaftaran secara teknis dan administratif sebagai mitra penyalur. 

"DPR meminta agar pemerintah mengatasi masalah ini sebelum Ramadan tiba," pungkasnya.

Sejumlah warga di Jakarta mengeluhkan sulitnya memperoleh gas elpiji 3 Kg atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.

Kelangkaan elpiji dirasakan Narti, Warga Kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

Narti mengaku, sudah mencari gas subsidi ke banyak warung hingga SPBU.