Nusron Wahid Lebih Setuju Pejabat Naik Motor Ketimbang Angkutan Umum, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengaku lebih setuju naik sepeda motor ketimbang angkutan umum.

Hal ini merespons usulan agar pejabat negara menggunakan transportasi angkutan umum di Jakarta. 

Baca juga: Apa Alasan Menteri Nusron Tak Usut Dugaan Pidana di Kasus Pagar Laut?

"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum," kata Nusron pada sela-sela acara orientasi dan outbond pengurus DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/2/2025).

Nusron menjelaskan, menggunakan angkutan umum terkadang ongkosnya bisa lebih mahal dalam waktu tertentu.

Baca juga: Video: Dapat Dukungan Prabowo, Nusron Siap Hadapi Pemain Pagar Laut dan Perkara Tanah Lain

"Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?" ujarnya.

Dalam kondisi tertentu, dia menilai bahwa kendaraan pribadi seperti sepeda motor justru lebih efisien dibandingkan angkutan umum.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," ucap Nusron.

Selain itu, Nusron juga menilai bahwa berjalan kaki bisa menjadi opsi yang lebih baik jika jaraknya tidak terlalu jauh.

"Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden. 

Djoko menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

Baca juga: Soal Dugaan Suap Kasus Pagar Laut Tangerang, Nusron Klaim Bukan Kewenangannya untuk Menangani

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

Djoko mengusulkan agar pejabat negara tidak perlu mendapatkan layanan patwal, kecuali presiden dan wakil presiden.

Dia meminta agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.