Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, KPK dan Pemprov Jakarta Langsung Laksanakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo telah memerintahkan Kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih serta seluruh pemerintah daerah memangkas anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki," kata Prabowo, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gayung bersambut. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melaksanakan arahan tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan bakal bakal melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor untuk efisiensi penggunaan APBD 2025.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Untuk tindaklanjut inpres terkait efisiensi, kami pemerintah provinsi sudah menyiapkan instruksi gubernur. Insyaallah hari Kamis bisa kami tanda tangani,” ucapnya saat ditemui di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

“Tapi intinya kami juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sambungnya.

Teguh bilang, saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang akan dipangkas.

“Antara lain misalnya adalah dari (anggaran) perjanan dinas. Kemudian yang kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan baberapa lainnya,” ujarnya.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang akan melanjutkan estafet kepemimpin di Jakarta selama lima tahun ke depan.

“Jadi kami sudah menyiapkan, tapi belum langsung kami eksekusi. Kami sifatnya membintangi, menandai (anggaran yang akan dipangkas),” tuturnya.

“Kemudian nanti silakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 bapak Pramono Anung dan bapak Rano Karno (yang mengeksekusi),” tambahnya menjelaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menambahkan, anggaran yang dipangkas itu kemudian akan dialihkan untuk menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia pun berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program-program unggulan Pram-Rano.

“Mumpung masih awal tahun, mudah-mudahan kami bisa efisien, lebih baik, dan kami bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti kalau di Jakarta, pak gubernur dan wagub terpilih yang dilantik tanggal 6 Februari nanti,” kata Marullah.