Program Makan Bergizi Gratis
Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BUMN Siapkan Sumber Daya Pendukung di Berbagai Daerah
PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama sejumlah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
Guna mengakselerasi program tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) yang disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing BUMN.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa PTPN Group sepenuhnya mendukung program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPN Group,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran.
Baca juga: Swasembada Pangan, PTPN Group Jalankan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan Menggaet Petani Tebu
“Dengan sinergi antar-BUMN melalui PMO, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ghani.
Pada Selasa (22/1/2025), Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf bersama Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, meninjau pelaksanaan Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang.
Dalam kunjungan tersebut, Amin turut mengajak pejabat dari PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pos Indonesia untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program, mulai dari persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN sepakat untuk mendukung Program MBG, khususnya di daerah-daerah. Hari ini kami melihat langsung dapur MBG yang cukup modern. Kami juga akan menyiapkan proyek percontohan dapur yang nantinya dapat menjadi model bagi BUMN lainnya untuk
membangun dapur di wilayah lain,” ujar Amin.
Amin menjelaskan bahwa Kementerian BUMN saat ini sedang memetakan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling sesuai untuk mendukung Program MBG.
Selain itu, Kementerian BUMN juga mendata aset-aset berupa bangunan dan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program.
“Sebagai contoh, Pertamina dapat berfokus pada penyediaan pasokan gas untuk memasak, PLN memastikan suplai listrik yang stabil di lokasi dapur, dan Telkom mendukung pengembangan ekosistem digital. Semua pihak akan berkolaborasi sesuai bidangnya masingmasing,” tambahnya.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian
Program MBG.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berkontribusi, misalnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program tersebut.
“Untuk pemerintah daerah, ini menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri.
Program Makan Bergizi Gratis
Istana Minta Maaf soal Marak Kasus Keracunan MBG: Bukan Kesengajaan |
---|
Istana Minta Maaf Buntut Banyak Siswa Keracunan MBG: Bukan Kesengajaan, Akan Dievaluasi |
---|
BGN Bantah Tudingan DPR soal 5.000 Dapur MBG Fiktif: Itu Kebijakan Reset |
---|
Gara-gara Limbah Program MBG, Air Sumur Warga di Purwokerto Berbau dan Warnanya Hitam |
---|
Menu MBG di Banyumas Cuma Berisi Kacang Rebus, Roti Tawar, dan Susu, Ini Kata Dinas Pendidikan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.