Menteri Nusron Respons Polemik Pagar Laut, Sebut Belum Ada Laporan Masalah yang Masuk

Ia menegaskan permasalahan soal pagar laut bukanlah tugas pihaknya.

Irvansyah juga mengungkapkan pihaknya tidak ingin mepangkahi kewenanhan kementerian dan instansi lain terkait persoalan tersebut.
 
Hal itu diungkapkannya usai upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kalau pagar laut memang bukan tugas kita ya. Bukannya tidak mau menindak atau apa begitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu," kata Irvansyah.

"Mudah-mudahan ini ada titik teranglah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisir dulu mau bangun apa terserah deh. Itu yang kalau saya pribadi berpikir seperti itu, dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya," ujarnya.

Ia juga mengatakan terkait permasalahan tersebut KKP juga tidak berkoordinasi dengan Bakamla RI.

Irvansyah pun yakin KKP mampu membereskan persoalan tersebut.

"Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tidak perlu ramai-ramai. Cuma pagar robohkan, cari orangnya. Biar selesai kan?" lanjut dia.

Diketahui setelah pagar laut misterius di Tangerang, Banten, kini ditemukan lagi pagar laut misterius di perairan pesisir Bekasi, Jawa Bara, tepatnya di wilayah Tarumajaya.

Hal itu diketahui setelah beredarnya video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan batang-batang bambu yang tersusun rapi di dua sudut wilayah Tarumajaya.

Selain itu, tampak juga di tengah susunan bambu itu seperti gundukan tanah di atasnya.

Susunan bambu itu tampak membentuk garis panjang menyerupai tanggul dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.

Nelayan setempat, Tayum, juga membenarkan keberadaan pagar laut di Bekasi tersebut.

Menurutnya pagar laut ini sudah ada sejak enam bulan lalu di Bekasi.

"Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut)," kata Tayum dilansir Kompas.com pada Selasa (14/1/2025).