Senin, 29 September 2025

Wakil Ketua Komisi IV DPR Sebut Kemenhut Bukan Mau Babat Hutan, Justru Menghijaukan Lahan Kritis

Pemerintah bukan membabat hutan, tapi justru menghijaukan lahan kritis agar kembali memiliki vegetasi

|
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Beredar narasi pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana babat 20 juta hektare hutan untuk program swasembada pangan, energi dan air.  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyatakan isu tersebut keliru alias hoaks.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan beredar kabar yang menarasikan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana babat 20 juta hektare hutan untuk program swasembada pangan, energi dan air. 

Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyatakan isu tersebut keliru alias hoaks. 

Baca juga: Menhut Dikritik Jangan Serampangan Soal Penggunaan 20 Juta Hektare Hutan bagi Cadangan Pangan

Pemerintah bukan membabat hutan, tapi justru menghijaukan lahan kritis agar kembali memiliki vegetasi lewat penanaman pohon produktif yang juga bisa digunakan untuk ketahanan pangan. 

"Saya hadir melihat langsung bahwa isu itu cuma hoaks, ternyata yang benar adalah memaksimalkan hutan yang ada ini, yang sudah kritis itu dihijaukan lagi dengan tanaman-tanaman produktif, pohon yang kemudian bisa digunakan untuk ketahanan pangan dan energi," kata Yohan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Yohan pun menyinggung komitmen Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia. 

Pernyataan itu disampaikan saat Menhut berkunjung ke Komisi IV.

"Saya ingat betul pak menteri ketika pertama kali berkunjung ke Komisi IV beliau memulai sambutan dengan sebuah ayat, bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia. Artinya motivasi kerja menteri kita ini, landasannya teologis tentu pertanggung jawabannya tidak hanya pada Pak Prabowo tapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa," jelasnya.

Baca juga: Ruang Kerja Bekas Siti Nurbaya Akan Ditempati Menteri Kehutanan, Di Mana Ruangan Menteri LH?

Berkenaan dengan itu Komisi IV DPR meyakini pemerintah dalam hal ini Kemenhut punya motivasi untuk membenahi hutan Indonesia.

"Sehingga saya yakin sekali DPR akan lebih ringan mengawasi itu, karena memang motivasinya ini pertanggung jawabnya tidak hanya pada presiden, kalau dulu kita awasi menteri kehutanan itu agak repot pak. Kalau ini saya kira orang baik, orang lurus, tentu kita dukung," pungkas dia.

Menhut Dikritik

Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan saat ini Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.

Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Senin (6/1/2025). 

"Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi Kemenhut, Selasa (7/1/2025).

Pernyataan Raja Juli itu kemudian memantik kritikan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman.

Arif Rahman memberikan peringatan atas rencana yang disampaikan oleh Menhut Raja Juli Antoni tersebut.

"Saya sangat mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bangkit dan maju secara ekonomi," kata Arif kepada wartawan Minggu (12/1/2025).

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan