Bahlil Geram Tanggapi Isu Jokowi Minta 3 Periode: Jangan Putar Kaset Kotor

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

Isu Jokowi meminta jabatan tiga periode ini, digulirkan PDIP kembali setelah penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka KPK. 

"Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu."

"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh," kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

"Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," tegas Bahlil. 

"Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," lanjutnya. 

Bahlil lantas menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

"Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi." 

Baca juga: Video PDIP Tertawakan Bantahan Jokowi soal Fitnah Jabatan 3 Periode, Siap Bongkar Bukti

"Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

“Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda," katanya.