Menteri P2MI Lantik Lantik 33 Pejabat Baru, Tak Segan Copot Jajarannya Bila Terbukti Bermain
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tak segan akan memecat jajarannya yang terbukti yang bermain dalam mengurus pekerja migran Indonesia.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian P2MI.
Pelantikan berlangsung di Auditorium KH Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).
Ada 33 pejabat eselon II yang dilantik.
Kemudian ada sekitar 4-5 orang yang diambil dari luar instansi Kementerian P2MI mengingat ada direktorat baru yakni direktorat awak kapal.
Lima orang tersebut yang diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Kementerian P2MI: Penempatan Pekerja Migran di Korea Selatan masih Pakai Aturan Lama
Karding mengungkap mereka yang mendapatkan promosi jabatan ini dipilih setelah sebelumnya dilakukan profiling selama dua bulan terhadap mereka yang punya integritas dan kinerja baik.
Karding mengatakan pelantikan ini bertujuan untuk menguatkan kinerja organisasi dalam rangka melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia.
"Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk segera berlari agar performa kementerian baik, agar hal-hal yang perlu kita perbaiki segera kita benahi dan target kementerian ke depan baik layanan maupun penempatannya bisa kita capai," kata Karding.
Karding pun mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang dititipkan kepadanya dan Kementerian P2MI.
Baca juga: Wakil Menteri P2MI Christina Aryani Ikut Terjun Bagi-bagi 600 Paket Makan Bergizi Gratis di Sleman
Pertama, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian P2MI dapat meminimalisir ketidakadilan, seperti eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar pekerja migran Indonesia.
Karding menegaskan perlindungan terhadap pekerja migran harus menjadi prioritas utama.
Pesan kedua, Presiden Prabowo meminta Kementerian P2MI dapat memperluas dan memperbanyak remitansi atau devisa dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga vokasi, khususnya yang ada di perguruan tinggi.
"Dari situ lah kita harus menyadari kita memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang besar inilah harus kita wujudkan, hanya dengan bersama-sama," katanya.
Karding pun mengingatkan kepada jajaran yang baru dilantik agar mencapai target yang ditetapkan jika tidak ingin kena evaluasi yang akan dilakukan dalam kurun 6-12 bulan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.