Indonesia Perlu Perkuat Pertahanan Antisipasi China yang Makin Agresif di Natuna

Mengutip pandangan seorang ahli Hubungan Internasional Klaus Radityo, Johanes juga mengemukakan bahwa Indonesia harus pula secara konsisten menyatakan keabsahan kepemilikan Indonesia atas ZEE kita di perairan Natuna berdasarkan hukum laut internasional, dalam hal ini UNCLOS. 

Senada dengan Broto, Johanes juga berpandangan bahwa Indonesia perlu mendorong ASEAN agar bersatu padu dalam berhadapan dengan China.

Menurutnya, ketiga langkah di atas merupakan langkah yang mendesak dan perlu diambil karena sikap China yang cenderung makin asertif dalam kaitan dengan klaim kepemilikan LCS. 

Menurutnya, sikap asertif tersebut berpotensi untuk semakin meningkat karena pemimpin yang paling berpengaruh di China, yaitu Presiden Xi Jinping, dinilai cenderung memandang isu LCS dalam kerangka kompetitif ketimbang kooperatif. 

Meski demikian, Johanes berpendapat bahwa masih terdapat ruang yang terbuka bagi terciptanya kawasan LCS yang damai. 

“Bagaimana pun juga, sebagaimana diperlihatkan beberapa pemerhati, pada masa lalu China pernah mengesampingkan isu kedaulatan dan mengedepankan pembangunan kawasan bersama,” tuturnya.

Ia mengingatkan negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia untuk tetap berhati-hati karena bahkan ketika China mengutamakan kerja sama untuk pembangunan kawasan bersama, mereka tetap menganggap bahwa sebagian besar LCS adalah milik mereka.

Seminar ini juga diwarnai paparan pendapat peserta yang antara lain disampaikan asisten operasi (Asops) Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Heri Wibowo, S.E.

Dia menyatakan, Koarmada RI menjalankan strategi pencegahan dengan menghadirkan unsur-unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk melaksanakan patroli di wilayah Laut Natuna Utara.