PejabatnyaTerjaring OTT KPK, Pemprov Kalsel Sempat Raih Predikat WTP ke-11 Kalinya pada Mei 2024

“Kita terus berkolaborasi untuk membangun tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah,” tutur Muhidin.

Pada kesempatan yang sama, anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Rahmadi menambahkan rekomendasi yang diberikan agar segera ditindaklanjuti Pemprov Kalsel selambat-lambanya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan.

Baca juga: KPK: OTT Kalsel Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Rahmadi mengatakan hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Maka dari itu, rekomendasi dari BPK sangat penting agar bisa mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib sesuai dengan aturan,” kata Rahmadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, dari LHP akan dimanfaatkan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

“Jadi kami akan memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP, sesuai dengan kewenangannya,” kata Supian.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Ilham Rian Pratama)

Artikel lain terkait OTT di Kalimantan Selatan