5 Tantangan dan Solusinya Perangi Deforestasi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memerangi deforestasi dan mendorong kehutanan berkelanjutan di Indonesia secara efektif, memerlukan upaya untuk mengatasi beberapa tantangan potensial.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA), Irwan Fecho mengatakan, untuk mengatasi masalah ini memerlukan solusi terpadu yang mencakup strategi hukum, teknologi, ekonomi, dan sosial.

"Penerapan solusi-solusi ini memerlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan tindakan pemerintah, partisipasi masyarakat, kerja sama internasional, dan keterlibatan sektor swasta," kata Irwan kepada Tribun, Jumat (4/10/2024).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan melalui strategi yang ditargetkan, Irwan menyakini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi deforestasi dan mendorong kehutanan berkelanjutan, sehingga menghasilkan hasil lingkungan, ekonomi, dan sosial yang lebih baik.

Berikut tantangan dan solusinya:

1. Penegakan Hukum yang Tidak Memadai

Irwan menilai, meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, Indonesia sering mengalami kesulitan dalam penegakan hukum kehutanan karena keterbatasan sumber daya, korupsi, dan luasnya wilayah yang sulit diawasi.

Solusi:

* Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk memberikan gaji yang lebih baik bagi pejabat kehutanan untuk mengurangiinsentif korupsi.

* Menerapkan teknologi pemantauan canggih seperti citra satelit dan drone untuk mencakupwilayah yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih sedikit.

* Memperkuat kemitraan dengan badan-badan penegak hukum internasional untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum.

2. Tekanan Ekonomi dan Konflik Pertanahan

Menurut Irwan, manfaat ekonomi dari deforestasi, seperti pendapatan dari penebangan dan pembukaan lahan untuk pertanian, sering kali lebih besar daripada manfaat dari konservasi hutan.

"Selain itu, permasalahan kepemilikan lahan yang tidak terselesaikan sering kali menimbulkan konflik," kata Iwan yang juga menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat.

Solusi:

* Mengembangkan insentif ekonomi seperti pembayaran jasa ekosistem (PES) yangmemberikan kompensasi kepada pemilik lahan dan masyarakat karena menjaga keutuhanhutan.

* Menerapkan sistem sertifikasi tanah yang lebih efisien untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakui hak-hak adat atas tanah, sehingga mengurangi konflik dan penggunaan tanah tanpa izin.