Mangrove Bangkit: 15 Ribu Hektare Pesisir Siap Direstorasi

Ringkasan Utama

Kementerian Kehutanan menargetkan rehabilitasi hutan mangrove seluas 15.412 hektare di empat provinsi pada 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pemulihan ekosistem pesisir yang terdampak tambang dan abrasi. Sumatera Utara menjadi contoh pemulihan berbasis masyarakat.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan target rehabilitasi hutan mangrove seluas 15.412 hektare di empat provinsi pada tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional bertajuk Mengroves untuk Ketahanan Pesisir, yang bertujuan mengatasi degradasi ekosistem mangrove akibat aktivitas tambang dan abrasi di wilayah pesisir Indonesia.

Empat provinsi yang menjadi prioritas pelaksanaan rehabilitasi meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa target rehabilitasi akan meningkat menjadi 41.000 hektare hingga tahun 2027.

“Kawasan ini dulu merupakan bekas areal-areal tambang kuarsa yang masif hingga menyebabkan abrasi, namun sekarang tutupan vegetasi mangrove sudah semakin pulih,” ujar Raja Antoni saat meninjau Batubara Mangrove Park, Medan, Sumatera Utara, sebagaimana keterangan pers, dikutip Kamis (11/9/2024).

Di Sumatera Utara, rehabilitasi mangrove telah dimulai sejak 2024 dengan cakupan 636 hektare di tiga kabupaten: Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Tahun ini, rehabilitasi ditargetkan seluas 1.924 hektare, dan diproyeksikan mencapai 3.332 hektare hingga 2026.

Batubara Mangrove Park menjadi salah satu contoh pemulihan ekosistem yang berhasil. Kawasan ini sebelumnya merupakan bekas tambang kuarsa yang mengalami abrasi parah. Inisiatif masyarakat menanam mangrove di area tersebut telah memperlihatkan hasil signifikan dalam pemulihan vegetasi.

Baca juga: Update Korban Banjir di Bali, 14 Orang Ditemukan Meninggal Hingga Siang Ini, Ribuan Warga Mengungsi

Raja Antoni menekankan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

“Ini membuktikan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, khususnya partisipasi masyarakat. Bahwa peran masyarakat begitu strategis untuk turut menjaga kelestarian hutan mangrove kita,” katanya.

Program rehabilitasi mangrove ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ketahanan pesisir, mengurangi risiko bencana, serta mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir.