LP Ma'aruf NU DKI Minta Pemerintah Revisi Pasal Lain yang Cenderung Liar dan Bias dalam PP Kesehatan
Ketua LP Ma'arif NU DKI Jakarta Sudarto meminta kepada pemerintah untuk merevisi beberapa klausul pasal menurut mereka bias dan liar.
lihat foto
Kemudian, pada Pasal 103 ayat 4, dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksudkan itu meliputi:
a. deteksi dini penyakit atau skrining;
b. pengobatan;
c. rehabilitasi;
d. konseling; dan
e. penyediaan alat kontrasepsi.
Pasal 103 PP Kesehatan juga mengatur pelayanan konseling kesehatan untuk pelajar.
Baca juga: Sosiolog: Ada Pasal Nyempil di PP Kesehatan yang Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi
"Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, itu tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya," bunyi Pasal 103 ayat 5.
Baca Juga
| Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang Tandatangani Surat Pemakzulan Gibran ke MPR-DPR RI |
|
|---|
| Sorot Partisipasi Publik pada PP 28/2024, Serikat Pekerja Rokok Surati Presiden Prabowo |
|
|---|
| Purnawirawan TNI Terbelah Soal Wacana Pemakzulan Gibran, Pengamat Singgung Situasi di Era Gus Dur |
|
|---|
| Awal Mula Kasus Predator Anak di Jepara Terungkap, Penyidik Amankan Alat Kontrasepsi dan HP Pelaku |
|
|---|
| Ketua Umum RTMM-KSPSI Sudarto: Pekerja Tolak Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.