Banggar DPR Harap Proyek 'Kejar Tayang' Pemerintah Tak Jadi Beban Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mempertimbangkan ulang pelaksanaan proyek-proyek yang tidak terlalu signifikan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Said dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kompleks parlemen, Senin (8/7/2024).

"Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang," kata Said di lokasi.

Menurut Said, langkah tersebut penting diambil agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan.

Selain itu, dia berharap agar proyek-proyek tersebut tak menjadi beban bagi Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya.

"Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya," ujarnya.

Dia mengatakan, pada triwulan I tahun 2024 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.

Namun, Said menyebut bahwa capaian tersebut belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country atau negara berpendapatan tinggi di 2045.

Menurutnya, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen tiap tahun untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Said menjelaskan, badai suku bungai tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun, sejumlah negara peers, dan negara tetangga bisa bertahan. Di mana, interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen dengan skor business confidence 48 point.

Kemudian, Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5 persen, dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia interest ratenya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dan lain-lain)," ucap Said.