Plt Sekjen Kemhan Sebut Sudah Ajukan Anggaran Tambahan Khusus untuk Penanganan Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Sekjen Kementerian Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran tambahan khusus untuk penanganan permasalahan Papua.

Namun demikian, Donny mengatakan anggaran tersebut belum turun hingga kini.

Ia tidak menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang dimaksud.

Namun, Donny mengatakan dengan adanya anggaran tambahan khusus tersebut diharapkan penanganan permasalahan di Papua khususnya melalui pendekatan keamanan dapat lebih fokus.

Hal tersebut disampaikamnya saat menjawab pertanyaan peserta Ceramah dan Pembekalan PKB Kejuangan TA 2024 Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Gedung Auditorium Yos Sudarso Seskoal Jakarta pada Rabu (8/5/2024).

"Kita juga sangat concern terkait dengan hal ini. Dan beberapa sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan Papua," kata dia.

Baca juga: Soal Konflik di Papua, Kemhan: Sudah Ada Kesejahteraan, Tapi Aparat Masih Diserang

"Tapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun. Jadi kita mengharapkan. Kalau ada anggaran khusus ini ya relatif kita akan bisa fokus untuk menangani masalah di Papua," sambung dia.

Ia mengatakan anggaran khusus tersebut, nantinya bisa digunakan untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan.

Ia mengatakan perlengkapan-perlengkapan dan peralatan-peralatan sangat dibutuhkan personel TNI di Papua.

"Kita, prajurit kita, maupun polisi dalam hal pengenalan medan tidak sebaik OPM. Mereka tahu medan. Mereka fisiknya bagus. Saya rasa kita bisa atasi kekurangan tersebut dengan menggunakan teknologi," kata dia.

Baca juga: Terungkap, Terjadi Kontak Senjata Aparat Keamanan dengan OPM di Intan Jaya Jelang Penghitungan Suara

"Kita akan belikan beberapa helikopter tambahan, pesawat, dan sebagainya dan peralatan untuk sensor-sensor ya, untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut," sambung dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua melainkan juga pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan yang dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dan perekonomian, kata dia, telah dilakukan pemerintah.

"Namun masih ada yang belum ingin, yang kadang-kadang melakukan tindakan kriminal menyerang bahkan masyarakat sipil ada beberapa juga kejadian, bahkan petugas atau alat-alat negara baik TNI dan Polri itu diserang juga," kata dia.