Kamis, 2 Oktober 2025

Pilpres 2024

Perbandingan Suara PDIP-PKS dengan Koalisi Parpol Prabowo-Gibran di DPR

PDIP telah memberi sinyal tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sementara PKS 'ditolak' oleh anggota Koalisi Indonesia Maju.

Penulis: Hasanudin Aco
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024). Acara tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo , Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Kominfo Budi Arie, Kementerian Agama Yaqut Cholil Qoumas serta para duta besar negara sahabat. Tribunnews/Jeprima 

8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)

Dari hasil perolehan suara di atas terlihat suara PKS adalah 8,42 persen sementara PDIP 16,72 persen yang jika ditolak sekitar 25 persen.

Artinya suara PKS-PDIP 25 persen di parlemen masih kalah dari suara parpol pendukung Prabowo-Gibran 75 persen.

Tapi PKS dan PDIP Sulit Bersatu

Kendati demikian PKS dan PDIP disebut sulit kompak menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai  basis ideologi PDIP dan PKS sangat berbeda, bahkan bertentangan.

“PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang,” kata Umam, Kamis (25/4/2024) dikutip dari Kompas.com.

Umam mengatakan PDIP dan PKS memang berpeluang memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik.

Namun keduanya diyakini akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai lantaran ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi.

“Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Umam.

Di sisi lain, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Umam mengatakan Koalisi Indonesia Maju memang masih membutuhkan kekuatan tambahan.

Sebab, gabungan suara empat partai pengusung, yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menghasilkan 43,18 persen kekuatan di parlemen atau setara 48,2 persen kursi DPR RI.

Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam transisi kekuasaan, menurut Umam, dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.

“Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved