Terungkap Alasan Firli Bahuri Bersikukuh Ingin Mengundurkan Diri dari Ketua KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Firli Bahuri bersikukuh ingin mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK setelah terjerat kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengungkap alasan mengapa kliennya bersikukuh untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Firli Bahuri mundur demi menjaga stabilitas nasional," kata Ian saat dihubungi, Senin (25/12/2023) kemarin.

Meski begitu, Ian tak membeberkan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan menjaga stabilitas nasional adalah terkait proses hukum yang menjeratnya saat ini.

Baca juga: Firli Bahuri Revisi Surat Untuk Presiden Jokowi, Ganti Istilah Pemberhentian Jadi Pengunduran Diri

Revisi Surat Pengunduran Diri

Tersangka kasus pemerasan ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli Bahuri kembali menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai ketua KPK.

Hal ini setelah surat pemberhentian ditolak oleh Istana Negara karena tidak sesuai dengan Undang-undang KPK

"Pada hari Jumat kemarin (22/12) pukul 15.56 WIB saya mendapat informasi bahwa surat saya tersebut tidak dapat diproses," kata Firli dalam keterangan tertulis, Senin (25/12/2023).

Istana menolak surat pengentian diri Firli Bahuri karena tak sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Firli menjelaskan dirinya sudah merevisi surat pengunduran dirinya tersebut dan kembali dikirimkan ke Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Adapun surat pengunduran diri saya dari pimpinan KPK (yakni sebagai) ketua merangkap anggota telah saya sampaikan kepada Mensesneg Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Selanjutnya saya menunggu arahan dan keputusan Presiden," ujarnya.

Ditolak Istana

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Namun ternyata surat tersebut belum bisa diproses.