Senin, 6 Oktober 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

PKS Ingatkan Presiden Jokowi jika UU IKN Bisa Diubah: Kita akan Perjuangkan Lewat DPR

PKS merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan karena sudah ada UU.

Penulis: Rifqah
Editor: Suci BangunDS
Kolase Tribunnews.com
Al Muzzammil Yusuf dan Presiden Jokowi - PKS merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan karena sudah ada UU. 

Dalam hal ini, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, sebelumnya juga sempat mengatakan, PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kendati demikian, Syaikhu menegaskan, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN.

Kemudian, nantinya, PKS berencana menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi."

"Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.

Baca juga: Saat Jokowi Bantah Kritik Anies soal IKN, Tapi Ogah Respons Sentilan Megawati Penguasa Bak Orde Baru

Jokowi Tak Setuju Pembangunan IKN Disebut Timbulkan Ketimpangan

Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan.
Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan. PKS merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan karena sudah ada UU. (Kolase Tribunnews.com)

Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan - PKS merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan karena sudah ada UU. (Kolase Tribunnews.com)

Presiden Jokowi juga merespons pernyataan capres nomor urut 1, Anies terkait IKN yang disebut justru menimbulkan ketimpangan baru di wilayah Kalimantan.

Dalam hal ini, ia tak sependapat. Justru sebaliknya, menurut Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota dilakukan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris.

Pasalnya, PDB ekonomi Indonesia 58 persennya berada di Pulau Jawa. Selain itu 56 persen Populasi Indonesia juga berada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," katanya.

Presiden Jokowi pun menjelaskan tujuan pembangunan IKN ini adalah untuk pemerataan ekonomi dan penduduk serta menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini (pembangunan IKN) kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Ibriza Fasti/Igman Ibrahim/Taufik Ismail)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved