Penasihat Hukum Karen Agustiawan Kecewa KPK Tidak Hadir Sidang Perdana Praperadilan

"Sejak ditetapkan sebagai Tersangka (6 Juni 2022) hingga penahanan (19 September 2023), terhadap Karen baru dilakukan Pemeriksaan hanya 1 kali dan langsung ditahan. Artinya, proses penyidikan, pentersangkaan, dan penahanan terhadap Ibu Karen ini terindikasi melanggar HAM," lanjut Togi.

Baca juga: Tanggapi Karen Agustiawan Jadi Tersangka Korupsi, Erick Thohir Singgung soal Bersih-bersih BUMN

Terakhir kata Togi, sangat jelas bahwa proses penyidikan, penetapan tersangka, dan upaya paksa yang dilakukan KPK terhadap kliennya adalah tidak sesuai dengan Asas Legalitas dan Peraturan Perundang-undangan, serta Melanggar Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.

"Hal-hal tersebut wajib dijunjung tinggi oleh KPK dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 5 UU KPK. Oleh karena itu, Penyidikan, Penetapan Tersangka, maupun Upaya Paksa terhadap Karen Agustiawan merupakan proses yang Tidak Sah dan Tidak Berdasar Hukum," pungkas Togi.