Pengamat: Kalau Dinasti Politik Merajalela, Ujungnya Ada Nepotisme

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyoroti dinasti politik yang terjadi di tanah air.

Dikatakan Ray, bahwa dinasti politik yang terjadi di level pilkada atau pun pemilu legislatif, sudah terlalu lumrah.

Sebab itu jangan sampai dinasti politik ini menjadi agenda nasional pada level eksekutif.

Baca juga: Gibran Santer Jadi Cawapres, Projo Sebut Omong Kosong Soal Narasi Dinasti Politik

Demikian disampaikan Ray dalam Diskusi Media bertajuk "MK Bukan Mahkamah Keluarga: Tahta, Kuasa, Lupa?" di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/10/2023).

"Saya sendiri konsen pada isu ini (dinasti politik), karena sudah mulai terjadi pelaziman dinasti politik yang justru itu kita lawan tahun 1998, kan nepotisme itu benihnya di dinasti politik, kalau dinasti politik merajalela ya diujungnya nanti ada nepotisme," kata Ray.

Ray menyebut dinasti politik yang paling dekat adalah kerabat atau keluarga.

Lantas, Ray mencontohkan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gibran (putra Jokowi) itu jadi wali kota saat pak Jokowi menjadi presiden, beda cerita misalnya bagaimana dengan mbak Puan, mbak Puan tidak bisa disebut dinasti karena ibunya sudah tak menjadi menjabat sebagai jabatan presiden, bahwa di dalam internal partai politik itu mereka terjadi dinasti ya itu urusan partai," ujar Ray.

Sebab itu, menurut Ray, kondisi itu harus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memutuskan putusan uji batas usia capres dan cawapres.

Sebab jika dibiarkan maka praktik dinasti politik akan terjadi di mana-mana.

"Tidak ada sampai saat ini efek positif dari dinasti bagi bangsa, enggak ada, coba cek ada enggak daerah yang maju karena dinasti politik, yang kita temukan adalah dinasti politik menyuburkan korupsi," tandasnya.