PP Muhammadiyah Minta Komnas HAM Investigasi Dugaan BUMN Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar
Sejumlah penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, bahkan telah mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan tersebut, pada Senin (2/10/2023).
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
YE AUNG THU / AFP
Polisi anti huru hara memblokir jalan ketika pengunjuk rasa berkumpul untuk demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 6 Februari 2021. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pasokan senjata dari BUMN nasional kepada junta militer di Myanmar.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya pun menyoroti dugaan keterlibatan BUMN dalam pasokan senjata ke Myanmar itu berbanding terbalik dengan gimmick pemerintah Indonesia yang selama ini bicara solidaritas kemanusiaan untuk etnis Rohingya melalui berbagai saluran diplomasi.
"Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB pernah menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata atau embargo ke Myanmar demi mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar," jelas dia.
Baca Juga
| Baru Jadi Menpora, Erick Thohir Canda: Bulutangkis dan Renang Lagi Biar Badan Kurus |
|
|---|
| Keluarga Mohamad Ilham Pradipta Ajukan Perlindungan ke LPSK |
|
|---|
| Erick Thohir Jadi Menpora: Komisi X DPR Tunggu Gebrakan Nyata |
|
|---|
| Keluarga Korban Ilham Pradipta Kacab Bank BUMN Ajukan Perlindungan ke LPSK |
|
|---|
| Jawaban Erick Thohir soal Jabatan Ketua Umum PSSI setelah Dilantik sebagai Menpora |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.