IDIA Awards Kembali Digelar, Skor Medsos Polri-Kejagung-DPR-MK-TNI AU Bersaing Ketat

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Digital Inisiative Award (IDIA) kembali menggelar malam penghargaan IDIA AWARDS di Jakarta pada hari Selasa (26/8/2023).

Penghargaan digital tertinggi yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas transparansi dan implementasi inovasi digital pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Menurut Direktur Penyelenggara IDIA Awards, Sebastian Salang, IDIA Awards 2023 lebih istimewa dari Awards tahun-tahun sebelumnya, karena menghadirkan 5 kategori sekaligus, yakni Kategori Website Terbaik, Kategori Aplikasi Terbaik, Kategori Media Sosial Terbaik, Kategori Personal Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur Teraktif di Media Sosial, serta Juara Umum yang ditetapkan berdasarkan perolehan skor di 3 kategori, yakni Kategori Website, Aplikasi dan Media Sosial.

“Proses penilaian atas semua kategori itu sudah dilakukan secara berjenjang oleh tim riset IDIA, para pakar media digital, dan dewan juri sejak bulan Juni hingga akhir Agustus 2023 dan siap diumumkan pada 14 September mendatang,” kata Sebastian, dalam keterangannya Jumat (1/9/2023).

Menurut Sebastian, malam anugerah IDIA Awards rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan hasil riset dan penilaian atas semua elemen pokok di masing-masing kategori, hampir semua kementerian, lembaga, maupun provinsi, memiliki inovasi khas dalam pengembangan website, aplikasi program, maupun media sosial untuk menjamin keterbukaan informasi dan interaksi yang intens dengan masyarakat terkait kebijakan, kegiatan, dan layanan publik.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) misalnya, bersaing ketat dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM di Kategori Website.

Kemenaker dan Kemendes PDTT juga bersaing ketat di Kategori Aplikasi bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kemen-PAN RB. Sementara di Kategori Media Sosial, Kementerian Kesehatan bersaing ketat dengan Kemenaker, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kemensos.

Demikian pula di lingkungan Lembaga Negara. Tampilan Website Mahkamah Konstitusi bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung, DPR, BPK, dan Polri.

Sementara di Kategori Aplikasi, Polri dan Kejaksaan Agung bersaing ketat dengan MPR, BPK dan Mahkamah Agung.

Skor Media Sosial Polri dan Kejaksaan Agung juga bersaing ketat dengan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan TNI AU.

Sedangkan di tingkat provinsi, DKI Jakarta mendominasi di hampir semua kategori. Sementara Jawa Barat bersaing ketat dengan Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Utara, dan DKI di Kategori Website.

Di Kategori Aplikasi, DKI Jakarta bersaing ketat dengan provinsi Banten, Papua Barat, Bali, dan Sumatera Selatan. Demikain pula perolehan skor di Kategori Media Sosial, DKI bersaing ketat dengan Jawa Tengah, Bali, Papua, dan Jawa Timur.

Menurut anggota dewan juri IDIA Awards 2023, Joseph Osdar, skor akhir di masing-masing kategori merupakan akumulasi dari banyak komponen yang dinilai.

Terutama terkait 4 komponen utama yakni, desain website, aspek program aplikasi, konten, dan pengalaman pengguna. Sementara untuk media sosial lebih berkaitan dengan brand image, konten, dan aktivitas.

"Setiap kementerian, lembaga maupun provinsi memiliki keunggulan sendiri-sendiri di masing-masing kategori. Ada yang lebih unggul di desain web. Ada juga yang unggul di aspek program aplikasi dan konten. Demikian halnya dengan media sosial. Ada pula yang unggul di hampir semua kategori sehingga dinominasikan sebagai juara umum,” ucap Osdar.

Baca juga: Sabet IDIA Award 2021, Begini Inovasi Kliring Berjangka di Layanan Registrasi Resi Gudang

Selain Kategori Website, Aplikasi, dan Media Sosial, IDIA Award 2023 juga memberikan apresiasi khusus kepada personal (Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Gubernur) yang aktif menggunakan media sosial dalam komunikasi informasi kepada publik.

Berdasarkan perolehan skor dari sejumlah komponen yang ditelusuri tim riset, dan penilaian tim pakar bersama dewan juri, Menteri Pertahanan dan Menteri Perdagangan bersaing ketat dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, dan Menko Perekonomian di Kategori Facebook.

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang bersaing ketat dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, serta Menteri Perdagaangan dan Menteri Pertahanan di Kategori Instagram.

Sedangkan Menteri Kesehatan bersaing ketat dengan Menteri BUMN, Menteri Partiwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Kategori Twitter, Youtube maupun Tik-Tok.

Penghargaan tertinggi atas transparansi dan inovasi teknologi informasi yang diinisiasi Indonesia Digital Inisiative Award ini akan digelar setiap tahun dan didukung penuh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Dalam sambutan tertulisnya, Kepala Staf Kepresidenen, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengapresiasi bentuk dukungan berbagai elemen masyarakat seperti IDIA yang menilai, mengevaluasi, dan menyampaikan progress sejauh mana mesin birokrasi dapat adaptif, bergerak cepat, dan melakukan transformasi digital.

“Digitalisasi ini penting tidak hanya untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi suatu kebijakan, tetapi juga sejauh mana digitalisasi mampu menghela orientasi kinerja birokrasi yang tidak hanya sekedar send tetapi juga delivered, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Moeldoko.

Moeldoko memastikan pemerintah telah menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui Perpres no. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diperkuat dengan Arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan SPBE yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 132 Tahun 2022.

Kepala Staf Kepresidenen berharap, penyelenggaraan IDIA Awards ini menjadi momentum untuk mewujudkan perluasan partisipasi publik yang inklusif dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui transformasi digital pemerintah.