Senin, 6 Oktober 2025

Dikritik PDIP soal Food Estate, Jokowi: Semua Negara Hadapi Krisis Pangan

Jokowi menjawab kritikan PDIP soal food estate dengan menegaskan bahwa program tersebut diperlukan karena seluruh negara menghadapi krisis pangan.

Ist
Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (18/8/2023). Jokowi menjawab kritikan PDIP soal food estate dengan menegaskan bahwa program tersebut diperlukan karena seluruh negara menghadapi krisis pangan. 

"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua paling-paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya baru kelima atau ketujuh (penanaman) itu dalam kondisi normal."

"Jadi nggak semudah yang kita bayangkan," katanya.

Ketidakmudahan itu dicontohkan Jokowi ketika dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Di mana ketika program food estate dilakukan, tiga kali percobaan baru hasil panen terlihat meski belum baik.

Kemudian, Jokowi mencontohkan percobaan program food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang juga belum memperoleh hasil maksimal.

"Problem-problem di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semua harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang."

"Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama, sudah mundur, lupakan," tegasnya.

Hasto: Food Estate Kejahatan Lingkungan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi inspektur upacara penaikan bendera Merah Putih menyambut HUT ke-78 RI di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi inspektur upacara penaikan bendera Merah Putih menyambut HUT ke-78 RI di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023). (Tribunnews/Fersianus)

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Baca juga: PDIP Dorong Food Estate Dievaluasi Usai Dianggap Kejahatan Lingkungan

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved