LSAK Minta Penegak Hukum Ungkap Teror kepada Pimpinan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, meminta aparat penegak hukum mengungkap sederet teror kepada pimpinan KPK.

Menurut dia, ancaman teror terhadap aparat penegak hukum tidak boleh dibiarkan apalagi dianggap sepele.

"Persoalan ini harus diusut dan diproses sampai tuntas," kata dia dalam keterangannya pada Kamis (3/8/2023).

Salah satu di antara bentuk teror itu adalah pesan di karangan bunga kepada para komisioner KPK.

Dia menilai pesan karangan bunga tersebut merupakan perbuatan teroris.

"Meskipun berupa karangan bunga, namun inilah terorisme terdidik dan terarah yang secara nyata berani melakukan corruptor fight back paling brutal," kata dia.

Dia menjelaskan upaya pemberantasan korupsi di KPK adalah amanat undang-undang.

"Korupsi yang diemban KPK adalah amanat undang-undang. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, no debat, itu harapan bulat seluruh masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, semua pihak harus mendukung kerja-kerja KPK memberantas korupsi.

"Kita mesti dukung KPK, jangan ada orang merasa harus dimaklumi melakukan korupsi, bahkan merasa mampu menentang hukum. Siapapun melakukan korupsi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tambahnya. 

Diberitakan sebelumnya, teror karangan bunga itu diketahui dikirim ke rumah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan rumah Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Brigjen Asep Guntur Rahayu.

Teror karangan bunga ini muncul di tengah polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Sebelumnya, KPK dinilai melanggar prosedur karena menetapkan dua anggota TNI menjadi tersangka.

Dua orang tersebut yakni Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

KPK pun saat ini diketahui sudah menyerahkan penanganan kasus Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ke Puspom TNI.