JK Bahas Kemungkinan Pemerintahan Jokowi Bakal Mirip Era Soeharto jika Lebih 2 Periode

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Menurutnya, jika Jokowi lebih dari dua periode menjabat sebagai Presiden, maka yang terjadi pemerintahannya kian mirip dengan era Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dari pengalaman politiknya, JK menilai, keadaan saat ini memungkinkan untuk menggiring ke arah pembentukan pemerintahan yang otoriter.

Dijelaskan JK, awalnya pemerintahan Soeharto cukup demokratis selama 10 tahun berlalu.

Namun, pemerintahan menjadi otoriter di periode-periode setelahnya.

Baca juga: Respons Pernyataan Jusuf Kalla, PKS: Anies dan Trump Sama-sama Kuat di Sosial Media

"Pada zaman Pak Harto demokrasi berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun."

"Soeharto dulu 10 tahun (pertama) masih baik, dalam artian (hal) demokrasi, setelah itu otoriter, sekarang juga begitu kelihatannya," kata JK dalam acara Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023) dikutip dari Kompas Tv.

Masalah pemerintahan, lanjut JK, akan muncul jika Presiden terlalu lama menjabat.

"Setelah 10 tahun muncullah macam-macam dan menimbulkan masalah," lanjut JK.

Untuk itu, JK mengamini aturan di UUD 1945 yang hanya memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden menjabat maksimal selama dua periode.

"Itulah sebabnya kenapa UUD 1945 memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dua kali (menjabat), tidak boleh lebih," jelas JK.

Baca juga: JK Singgung Elektabilitas Anies dengan Kemenangan Trump, Pengamat: Survei Memang Kerap Kali Meleset

Dalam pernyataan ini, JK seolah menegaskan dan mendukung masa jabatan Presiden hanya sampai dua periode atau 10 tahun.

Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas demokrasi yang ada di Indonesia.

Termasuk meminimalisir pemerintahan yang otoriter.

“Berbagai masalah, setiap 10 tahun itu, ya memang, itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih, maka 3 kali (usulan periode) itu nggak bisa lolos karena itu UUD."

"Itulah situasi kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa negeri kita,” ujar JK.

Baca juga: JK Singgung Fenomena Donald Trump dan Pilkada DKI Jawab Elektabilitas Anies Selalu Rendah di Survei

Penunjukan Ganjar, Gugurkan Opini 3 Periode

Sebelumnya, santer isu Jokowi 3 periode sempat muncul ke permukaan.

Namun, ternyata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan pada Jumat (21/4/2023).

Menurut Ketua Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel, dengan dideklarasikannya  Gubernur Jawa Tengah itu sebagai Presiden, maka menggugurkan dugaan rencana Presiden 3 periode.

"Dampak dari Ganjar dicalonkan menggugurkan rencana (Presiden) 3 periode," ucap Noel.

Untuk itu pihaknya mengapresiasi langkah Megawati yang telah mendukung Ganjar sebagai Capres di Pilpres 2024.

Eks Ketua Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania ini menyebut ini adalah kemenangan demokrasi bagi Indonesia.

"Artinya ini adalah kemenangan demokrasi, untuk Indonesia ke depan."

"Artinya komitmen PDIP terhadap demokrasi itu telah dibuktikan dengan mencalonkan Ganjar sebagai Presiden," jelas Noel.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Malvyandie Haryadi/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)