Pemilu 2024
Harapan Try Sutrisno Beri Pembekalan ke Purnawirawan TNI-AD di Tahun Politik
Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno hadir dalam Pembekalan dan Sulaturahmi Purnawirawan TNI-AD, Kamis (27/7/2023).
Sambutan kedua disampaikan KSAD, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Komandan Pusat Teritorial TNI-AD, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa.
Ihwal memasuki tahun politik, momentum Pemilu 2024 menjadi perhatian serius TNI-AD. Sikap TNI tetap berpegang teguh pada Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Netralitas TNI untuk mewujudkan tegaknya NKRI.
Karena itu, Kasad menyampaikan beberapa point penting. Pertama, bahwa TNI-AD (termasuk organisasi PPAD sebagai ormas binaan), tidak memihak dan mendukung salah satu parpol beserta pasangan calon presiden yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik TNI-AD kepada pasangan capres maupun parpol mana pun untuk sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI-AD yang memiliki hak politik, itu adalah hak individu. Kepada dirinya dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan meng-upload apa pun terhadap hasil quick-count sementara oleh lembaga-lembaga survei. Kelima, akan menindak tegas prajurit TNI-AD dan PNS TNI-AD yang terlibat politik praktis, baik dalam Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.
Jenderal Dudung menyadari adanya perbedaan pilihan politik di antara para purnawirawan TNI-AD. Hal itu dinilai wajar di alam demokrasi. Setiap perbedaan tidak perlu dipertentangkan, sebaliknya harus saling menghargai.
Baca juga: Ketua Umum PPAD Terima Kunjungan Presiden Veteran Timor Leste, Bicara Kerja Sama Bidang Lingkungan
“Lawan (politik) bukan berarti musuh, melainkan mitra untuk beradu argumentasi dan berkompetisi dalam menuang ide dan gagasan guna menyusun konsep program yang lebih baik bagi perwujudan bangsa Indonesia yang semakin adil dan makmur,” papar Kasad.
Kasad berharap para purnawirawan TNI menjunjung tinggi kekompakan sesama purnawirawan dalam Pemilu 2024. Hindari hal-hal negative agar persatuan dan kesatuan purnawirawan tetap terjaga sampai kapan pun.
Soliditas Purnawirawan
Tibalah giliran wejangan Wakil Presiden ke-6 (1993 – 1998), Jenderal TNI Purn Try Sutrisno berbicara. Ia menekankan, bahwa tujuan silaturahmi jelang pemilu 2024 ini adalah untuk menjaga soliditas purwirawan TNI-AD dan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
Pesta demokrasi, jika tidak disikapi secara dewasa, ada kalanya justru bisa memperuncing silaturahmi.
Karenanya yang pertama harus disadari adalah, bahwa Pemilu berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, mengutamakan kepentingan umum, terbuka, rahasia, professional, dan menggunakan sistem proporsional terbuka.
Jenderal Try berharap purnawirawan tidak terprovokasi situasi politik yang berkembang. Bagi purnawirawan yang menjadi anggota partai politik, tetaplah berusaha untuk memiliki peran penting di setiap parpol dengan mengedepankan kesetiaan kepada tegaknya NKRI.
Terhadap fenomena money politics, Try berharap para purnawirawan cerdas dalam menyikapi. Terlebih, pada belahan sisi yang lain, oligarki ekonomi melahirkan investor politik di semua tingkatan. Fenomena tersebut mengancam lahirnya demokrasi substantif di negara kita.
Pointnya, perkembangan situasi politik perlu menjadi perhatian para purnawirawan TNI-AD, khususnya yang berada di dalam parpol. Try Sutrisno mengingatkan nilai-nilai keprajuritan utama, kesetiaan pada NKRI.
“Saya harap purnawirawan yang berada dalam parpol berperan penting sesuai kapasitas. Dengan memiliki peran penting, maka eksistensi purnawirawan TNI-AD di Parpol diakui,” tegasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.