Begini Kata Wakil Ketua Umum Golkar Soal Dipanggilnya Airlangga oleh Kejagung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa merespon soal dipanggilnya Airlangga Hartarto sebagai saksi kasus korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurutnya itu merupakan proses hukum, biar prosesnya yang menilai bagaimana hasilnya.

"Itu urusan hukum, saya kira biar proses hukum yang menilai hasilnya seperti apa. Kan dipanggil sebagai saksi," kata Erwin Aksa ditemui di Menara Digital, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023) malam.

Kemudian Erwin Aksa menampik bahwa dipanggilnya Airlangga Hartarto menjadi saksi kasus korupsi minyak goreng oleh Kejagung jadi pembahasan internal.

"Nggak (Pembahasan internal), orang bertanya karena inikan yang diumumkan kejakasaan," jelasnya.

Adapun terkait hal itu menggangu persiapan pemilu legislatif partai di tahun depan. Wakil ketua umum partai Golkar itu menegaskan bahwa para bacalegnya konsentrasi untuk bisa dipilih di dapilnya masing-masing.

Menurutnya bacaleg partainya tidak terganggu dengan apa yang terjadi di nasional.

"Jadi begini partai Golkar itu yang dipilih calegnya, yang memilih partainya tidak sebesar waktu pemilihan tertutup. Jadi buat partai Golkar kader-kadernya ini bagus-bagus. Jadi mereka semua konsentrasi untuk diri sendiri. Tidak terganggu apa yang terjadi di nasional," kata Erwin Aksa.

"Mereka berpikir bagaimana yang petahana bertahan, kemudian menambah kursi lagi di beberapa dapil. Itu yang sedang dilakukan internal partai Golkar dan itu yang didesain setahun lebih," tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memastikan bahwa pemanggilan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. 

Meski merupakan Ketua Umum Partai Golkar, pemeriksaan Airlangga dipastikan tak berkaitan dengan hajat politik pada tahun 2024 mendatang. 

"Semua perkara yang disebut, dianggap politis, memang karena ini tahun politik, kami menyampaikan apa yang kita lakukan ini transparan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Rabu (19/7/2023) malam.